BBM Naik, Masyarakat Semakin Tercekik

Belum genap sebulan setelah Presiden dan Wakil Presiden Jokowi-JK dilantik, kebijakan-kebijakan mulai dikeluarkan, termasuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM). Tepatnya awal November, rencana kenaikan BBM mulai berhembus dikalangan masyarakat. Kebijakan inipun langsung disambut dengan berbagai reaksi dikalangan masyarakat yang kebanyakan menolak kebijakan tersebut. Di Makassar khususnya, berbagai kampus melakukan aksi penolakan kenaikan BBM yang berujung pada bentrok antara mahasiswa dan aparat di salah satu kampus negeri di Makassar. Tak hanya sampai disitu, aksi penolakan BBM inipun diikuti oleh kampus-kampus di Makasar hari-hari berikutnya yang puncaknya terjadi pada tanggal 17 November, dimana Jokowi akhirnya mengumumkan secara resmi tentang kenaikan BBM sebesar Rp. 2000/liter.

Tentu ini bukan kali pertama masyarakat Indonesia dihadapkan dengan naiknya harga BBM yang berimbas pada naiknya harga bahan pokok lainnya. Sebelumnya, terhitung sejak masa kepemimpinan Soekarno hingga SBY, harga BBM setidaknya 36 kali telah mengalami kenaikan.  Artinya, jika dirata-ratakan usia berdirinya Indonesia, setiap 1,5 tahun harga BBM mengalami kenaikan (Hans, 2013). Naiknya harga minyak mentah dunia dan tidak tepat sasarannya subsidi menjadi alasan pemerintah menaikkan harga BBM. Namun, berbeda dari kenaikan BMM sebelum-sebelumnya, kebijakan untuk menaikkan harga BBM akhir tahun 2014 ini dikeluarkan justru ketika harga minyak mentah dunia mengalami penurunan. Hal ini semakin memicu penolakan besar-besaran masyarakat Indonesia terhadap kebijakan tersebut.

Bercermin dari yang lalu-lalu, kenaikan harga BBM selalu membawa dampak yang besar tak hanya bagi masyarakat, tapi juga bagi anggaran negara yang tentu akan mengalami defisit. Seperti yang dilansir www.rri.co.id bahwa berdasarkan anggaran untuk total subsidi mencapai Rp. 317,2 triliun, sementara untuk subsidi BBM sendiri mencapai Rp. 193,8 triliun. Bila tidak dikendalikan maka total subsidi bisa mencapai Rp 446,8 triliun, dan subsidi BBM saja bisa mencapai Rp. 297,7 triliun. Ini berarti, defisitnya bisa mencapai Rp. 353,6 triliun atau 3,83 persen dari produksi domestik bruto di atas batas aman yang ditentukan dalam UU Keuangan Negara. Hal ini akan berakibat pada terancamnya kesehatan fiskal serta dapat menganggu ketahanan nasional. Selain itu BBM bersubsidi selama ini juga dipandang tidak tepat sasaran, karena sekitar 70 persen dinikmati oleh kelompok masyarakt menengah ke atas.

Disisi lain, masyarakat kalangan menengah kebawah yang merupakan consumers terbesar dari BBM merasa bahwa kenaikan harga BBM yang juga berimbas pada naiknya bahan pokok lain sangat berdampak pada kelangsungan hidup mereka. Naiknya harga BBM juga menjadi faktor meningkatnya angka kemiskinan sebesar 17 persen di tahun 2005 silam. Selain itu tingginya harga bahan pokok akan menyebabkan daya beli masyarakat miskin menurun sementara biaya hidup semakin tinggi dan pengangguran semakin bertambah. Maka jangan heran jika kalimat “yang kaya semakin kaya dan yang miskin akan semakin miskin” menjadi jargon yang sering kita dengar nantinya sebab kenaikan harga BBM yang berpengaruh pada naiknya harga bahan pokok yang membuat rakyat kecil semakin tercekik.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>